Tangisan seorang guru honorer asal Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pecah saat menyampaikan keluhannya di hadapan anggota dewan. Momen haru tersebut terjadi ketika guru honorer Sekolah Dasar Negeri Wanasari 01 Cibitung, Indah Permata Sari, menghadiri audiensi bersama Badan Legislasi DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Senin (2/2/2026).
Dalam audiensi tersebut, Indah menceritakan kesulitan yang selama ini ia alami meskipun telah memenuhi masa kerja sebagai guru honorer. Ia mengungkapkan bahwa namanya hingga kini belum juga tercatat dalam Data Pokok Pendidikan atau Dapodik, yang menjadi salah satu syarat penting dalam sistem administrasi pendidikan nasional.
Indah menjelaskan bahwa proses untuk masuk ke dalam Dapodik dinilainya sangat sulit. Ia juga menyoroti minimnya pemerataan informasi dari dinas pendidikan ke sekolah, sehingga banyak guru honorer tertinggal informasi terkait administrasi dan kebijakan pendidikan. Hal tersebut, menurutnya, berdampak langsung pada masa depan karier para guru honorer.
Akibat belum terdaftar dalam Dapodik, Indah mengaku tidak dapat mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK. Ia menyampaikan bahwa kondisi tersebut membuat dirinya dan rekan-rekan sesama guru honorer merasa cemas, bahkan dibayangi kekhawatiran akan dirumahkan.
Dalam suasana emosional, Indah menyampaikan harapannya agar ia dan para guru honorer lainnya dapat memperoleh kesempatan untuk mengikuti seleksi PPPK secara penuh waktu. Ia menilai kebijakan tersebut menjadi harapan besar bagi para tenaga pendidik honorer untuk mendapatkan kepastian status dan kesejahteraan.
Tangis Indah kembali pecah saat menceritakan kondisi ekonominya. Selain mengajar, ia mengaku harus bekerja sambilan sebagai pengantar jemput laundry untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pengakuan tersebut disampaikan di hadapan para anggota dewan dengan suara bergetar dan air mata yang tak terbendung.
Setelah penyampaian aspirasi dari Indah, Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia, Unifah Rosyidi, menyampaikan bahwa permasalahan yang dihadapi para guru honorer sangat memprihatinkan. Ia menegaskan bahwa PGRI mendatangi Badan Legislasi DPR RI untuk menyuarakan aspirasi para guru sekaligus mendorong pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Guru.
Unifah juga meminta agar DPR RI tidak menutup ruang dialog dengan para guru dari berbagai daerah. Ia menyampaikan bahwa perwakilan guru dari provinsi, kabupaten, kota, hingga guru honorer hadir untuk menyampaikan catatan dan masukan terkait kebijakan pendidikan.
Selain itu, Unifah menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas kebijakan yang memungkinkan ratusan ribu guru melanjutkan pendidikan strata satu melalui program percepatan. Ia berharap langkah tersebut dapat terus dilanjutkan seiring dengan upaya memperbaiki perlindungan dan kesejahteraan guru di seluruh Indonesia.
Audiensi tersebut menjadi salah satu gambaran nyata tantangan yang masih dihadapi para guru honorer, khususnya terkait sistem administrasi pendidikan, akses terhadap seleksi PPPK, serta jaminan kesejahteraan dalam menjalankan tugas sebagai pendidik.
