Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menegaskan sikap negaranya yang menolak pengakuan dan pembentukan Negara Palestina. Pernyataan ini disampaikan meskipun Israel telah resmi bergabung dengan organisasi bentukan Amerika Serikat bernama Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP).
Dalam konferensi pers pada Selasa (27/1), Netanyahu menyatakan Israel tidak akan mengizinkan pembangunan kembali Jalur Gaza maupun pembentukan negara Palestina selama kelompok Hamas belum sepenuhnya dilucuti dan wilayah Gaza belum didemiliterisasi. Ia menegaskan bahwa fokus utama pemerintah Israel saat ini hanya pada dua misi, yakni melucuti senjata Hamas dan menghancurkan seluruh infrastruktur militernya di Gaza, termasuk jaringan terowongan bawah tanah.
Netanyahu juga membantah berbagai spekulasi yang menyebut Israel akan memberi ruang bagi pembentukan Negara Palestina di Gaza. Menurutnya, hal tersebut tidak akan terjadi, baik dalam waktu dekat maupun di masa mendatang. Ia menegaskan Israel akan tetap mempertahankan kendali keamanan penuh atas wilayah dari Sungai Yordan hingga Laut Mediterania, termasuk Jalur Gaza.
Lebih lanjut, Netanyahu mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut telah dibahas bersama Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ia menyebut terdapat dua pendekatan dalam proses tersebut, yakni melalui jalur yang mudah atau jalur yang sulit, tanpa merinci lebih jauh maksud dari pernyataan tersebut.
Selain menolak pembentukan Negara Palestina, Netanyahu juga menegaskan Israel tidak akan mengizinkan pengerahan pasukan asing ke Gaza. Larangan ini mencakup keterlibatan negara-negara seperti Turki dan Qatar, selama Hamas masih memiliki persenjataan dan struktur militer aktif di wilayah tersebut.
Dewan Perdamaian atau Board of Peace sendiri diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump pada pekan sebelumnya. Piagam pembentukan lembaga tersebut ditandatangani oleh sejumlah negara dalam Forum Economic World (FEW) yang digelar di Davos, Swiss. Organisasi ini bertujuan mendorong stabilitas, membangun pemerintahan yang dinilai dapat diandalkan, serta menciptakan perdamaian berkelanjutan di wilayah-wilayah konflik.
Dalam piagamnya, negara anggota BoP dapat secara sukarela memberikan kontribusi dana sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat untuk mendukung operasional lembaga tersebut. Negara yang memberikan iuran tersebut berhak memperoleh status sebagai anggota tetap Dewan Perdamaian.
